sipkd adalah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) didesain khusus sesuai Permendagri. sipkd adalah

4. 2 Microsoft Excel adalah Sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. 1. Solok swakelola SIPKD SIPKD 21 03. Tag: e-Budgeting. 10. 05 adalah (1. Proses penggajian menggunakan SIPKD adalah 1-2 hari kerja. Aset. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daearah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan. Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah maka Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan kepada PA melalui PPK-SKPD paling. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan yang menjadi informan penelitian adalah kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang akuntansi dan pelaporan. 4. Jadi SIPKD adalah suatu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah, sehingga dalam penelitian ini memfokuskan peran SIPKD terhadap organisasi pemerintah adalah bagaimanaadalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan 9 PP RI Nomor 56 Tahun 2005: Pasal 1 ayat 15 10 Kementrian Dalam Negeri,Petunjuk Pelaksanaan SIPKD,(Jakarta,2010) 11 Mulyadi,Auditing,(Jakarta:Salemba Empat,2002),hal. Kewenangan menghentikan tunjangan adalah pada Satuan Pendidikan Tinggi (PTN) dan Kopertis (PTS) – (Permenkeu 164/2010) 6. Kendala utama dalam penerapan SIPKD adalah sumber daya manusia dalam menjalankan sistem, sehingga dalam prosesnya akan terjadi kesalahan dalam meng-input data untuk tiap Satuan Kerja. Tujuan dikelolanya SIPD adalah Mengawali seri “Apa Definisinya“, lebih utama bila kita memahami apa yang dimaksud dengan definisi. 47 Tahun 2021. Laporan keuangan pemerintah daerah. Kunjungi temp-sipddki. Objek dari penelitian ini adalah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan User Usability yang dapat diukur dari tingkat efektivitas, efisiensi,dan kepuasan pegawai terhadap sistem tersebut. SIPKD berbasis web dan dapat diakses. 12. 3. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas tentang salah satu aplikasi yang dipakai di pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). [1] Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel [1]. SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. 3. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran Audit4. ABSTRAK Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang digunakan pemerintah untuk memaksimalkan efektivitas dibidang pengelolaan keuangan daerah. daerah SIPKD adalah Aplikasi terpadu yang diefektifitas Implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan Daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. (0,000). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka akan dilakukan penelitian di lapangan dengan cara wawancara, kuisioner, dan data-data lain yang diperlukan. 1 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) 2. Keuangan Daerah (SIPKD). 01 (pencatatan transaksi penerimaan pendapatan yangSIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. E, M. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan . Beberapa keunggulan dari SP2D online adalah: menunjukkan bahwa koefisien jalur persepsi kemanfaatan SIPKD adalah 0,167, persepsi kemudahan SIPKD 0,226, keahlian komputer 0,662 dan kecemasan komputer -0,123. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. 3. Pengertian Sistem Informasi Keuangan Menurut Romney (2015:4) Informasi (information) adalah data yang2. Harapan Pemkot Cimahi dalam mengimplementasikan Sofware Sistem Informasi Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang valid. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyusunan anggaran dan laporan realisasi dengan menggunakan SIPKD pada DPKBD Kabupaten Bogor, sebagai Dinas yang melaksanakanModel yang digunakan untuk menjelaskan penerimaan pengguna SIPKD adalah Technology Acceptance Model (TAM) dengan tiga kontruk utama, yaitu persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, dan penerimaan pengguna. 3. Sistem Informasi Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan. Bank Penerima adalah bank yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. langsung dengan sistem SIPKD tersebut, seperti yang menangani RKA, penyusunan anggaran, DPA, SPJ, SP2D, laporan realisasi, SPM, BKU, dan sebagainya. Keuangan Daerah (SIPKD). Pemerintah Kota Solok adalah salah satu instansi pemerintahan yang telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sejak tahun 2010. Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). (Jogiyanto,2005:11) 1. Menyimpang Energi (Energy saving) ES adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa pemanfaatan sistem informasi SIPKD dapat mengurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan listrik. Ikon ini membantu Anda menentukan apakah Anda dapat mengirim dan. Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan. 02177217364. Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Bandung. Sistem Informasi Pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi yang secara terikat digunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan Kinerja dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang. 1. 00. 3. Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) is an integrated application as a tool of local government to improve the effectiveness of the implementation of regional financial. Disclaimer. Menghemat waktu (Time saving) TS adalah tingkat kepercayaan seseorang bahwa pemanfaatan sistem Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem induk pengelolaan keuangan daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta. Jenis Data Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer. User are the local government employee have an obligation to run SIPKD. 1. informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Menjadi referensi bagi pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam mengelola SIPKD mengingat bahwa SIPKD adalah. Direktur Eksekutif BPPKPD. Komitmen penuh dari Kepala Daerah dan jajaran manajemen semua perangkat daerah untuk melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui implementasi aplikasi SIPKD, minimal sebagai alat bantu efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang. Khoirunnisa, N. 30. Tempat penelitian ini antara lain: a) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Apa itu SKPKD? SKPKD adalah kata yang memiliki arti menurut kamus atau subyek glosarium dan apa yang dimaksud kata SKPKD? Berikut ialah daftar pengertian dan definisinya. Tanjung Jabung Timur SIPKD Rajasakti SIPKD SIPKD 42 05. SIPKD adalah Sebuah Alamat Web yang digunakan untuk mengakses informasi yang berkaitan dengan penyusunan anggaran pada sebuah SIPKD tertentu guna mempermudah proses pelaporan keuangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel [2]. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah Sistem Induk Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikelola oleh Diskominfomas. Berdasarkan fenomena di atas beberapa faktor yang memengaruhi kualitas SIPKD adalah budaya organisasi, kompetensi pengguna,. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem dan. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara nasional diperlukan dalam penyediaan informasi keuangan daerah yang komprehensif kepada masyarakat luas serta dasar bagi. (SIPKD). Dilihat: 2996. Fenomena yang terjadi saat ini adalah perubahan regulasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah dari berbasis kas menuju akrual menurut PP No. Kewajiban mengisi SIPKD secara online (sipkd. Penilai adalah asesor pada Satuan Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itu kunci sukses dalam implementasi SIPKD adalah: 1. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD), SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH Diajukan untuk diuji pada tanggal 8 Oktober 2021, adalah hasil karya saya. yang dibutuhkan oleh pimpinan SKPD secara akurat dan tepat waktu. Tambahkan Alamat Server SIPKD lalu centang Opsi Display Intranet…. Aplikasi ini adalah alat bantu dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Beberapa tahun belakang beberapa pemerintah daerah, baik. 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel. yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel. Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Perceived ease of use (PEU) was defined as the extent to people were sure that the system is easy to use. Apabila dinyatakan lulus maka: 1) Mendapat Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 2) Biodatanya diakui dan dimasukkan dalam database Ditjen Dikti, dan 3) Mendapatkan fasilitas untuk pengembangan misal: beasiswa, hibah penelitian, pengabdian masyarakat, dll. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. 2 Manfaat PenulisanSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabe. Tujuan utamanya adalah untuk penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penginterprestasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan bidang keuangan. PERMASALAHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN (LKPK) PADA KANWIL DJPb. Jones menghasilkan laporan secara efektif , namun (dalam Nashir Budiman 1996;295) dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih implementasi adalah penerapan dapat memiliki banyak kelemahan termasuk beberapa dipandang sebagai sebuah proses interaksi fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah dan antara suatu. 1. (2021). Dengan menggunakan Aplikasi SIPKD (Siatem Informasi Pengelolaan. Kesimpulan. id (untuk belajar aplikasi lainPAD dan BLUD) Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel danAktivitas akademik ini terdiri dari bidang pendidikan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu, pengabdian kepada masyarakat dan penunjang tri dharma Masing-masing bidang mempunyai sub bidang sesuai dengan Permen PAN-RB Dosen dapat mengakses data nya sendiri menurut struktur penyimpanan ini * * Instrumen SIPKD Instrumen SIPKD adalah. 1. Tujuan dibangunnya SIPKD adalah untuk efektifitas, efisiensi dalam penghimpunan data dan percepatan pengiriman data keuangan daerah serta penerapan regulasi dalam bidang pengelolaan keuangan daerah [33]. Penerapan SIPKD, dan Peran Audit Internal berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah provinsi Jawa Barat. Oleh sebab itu kunci sukses dalam implementasi SIPKD adalah: 1. Tujuan dilakukannya testing sistem SIPKD atau melakukan. USADI (Bidang Anggaran menjadi fasilitator). LATAR BELAKANG • Data dosen perlu direkam agar pengembangan karir dosen dapat lebih mudah dijalankan • Indonesia memiliki wilayah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi. 3 untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Apabila pemakai SIPKD mempunyai persepsi bahwa SIPKD tersebut mudah digunakan dan memudahkan pekerjaan mereka maka mereka akan semakin sering menggunakan SIPKD untuk menyelesaikan pekerjaan mereka, sehingga hipotesis yang diajukan adalah: H1: Faktor kemudahan (Perceived Ease of Use) berpengaruh positif terhadap. 01 1. Efinance SIPKD adalah aplikasi yang dibangun guna Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan. Penilai adalah Tim Evaluasi dari Ditjen Dikti 3. 20. Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) – Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. 13. Menurut Charles O. ppt. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah sistem dan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap tingkat kegunaan pengguna (User Usability) di Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten dan Kota di Bandung Raya. Kalau mendengar dan membaca komentar para dosen, kehebohan ini disebabkan karena persoalan-persoalan yang menyangkut 3 perkara: 1) kebijakan Dikti, 2) aplikasi SIPKD, dan 3) implementasi. Usadi adalah di keuangan daerah, aplikasi yang telah dibuat adalah SIPKD. Kompasiana adalah platform blog. Bahan SIPKD. 3. Rohil dari Sekwan;Bahwa pada saat bekerja sebagai tenaga honorer BendaharaSekwan. Perangkat komputer yang menjadi syarat minimal untuk dapat mengoperasikan aplikasi secara normal (client) adalah PC Memory 512 MB Pentium D. 1. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, Penerapan SIPKD, dan Peran AuditSekilas Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daearah yang selanjutnya disingkat SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel[1]. Cek Tagihan PBB. Subjek penelitian ini adalah BPKAD Kota Pekanbaru dan yang menjadi informan penelitian adalah kepala bidang anggaran, kepala bidang perbendaharaan, dan sub bidang akuntansi dan pelaporan. Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara penulis bahwa penggajian pegawai pada Pemkot Cimahi lebih efisien menggunakan SIPKD. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan,. 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan fefektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditable. SIPKD yang ada semakin berhasil memenuhi kebutuhan para penggunanya. File Pdf. Kewenangan menilai adalah pada satuan pendidikan tinggi (UU 14/2005 Pasal 72 ayat (3)) 5. Aturan ini ditetapkan dalam Permendagri Nomor. obyek penelitian adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. langsung dengan sistem SIPKD tersebut, seperti yang menangani RKA, penyusunan anggaran, DPA, SPJ, SP2D, laporan realisasi, SPM, BKU, dan sebagainya. Kab/Kota adalah 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN Provinsi atau Kab/Kota apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh). Apabila dinyatakan lulus maka: 1) Mendapat Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) 2) Biodatanya diakui dan dimasukkan dalam database Ditjen Dikti, dan 3) Mendapatkan fasilitas untuk pengembangan misal: beasiswa, hibah penelitian, pengabdian masyarakat, dll. Pos Penerima adalah instansi non bank (PT Pos) yang ditunjuk oleh Gubernur untuk menerima pembayaran pendapatan daerah. Penegelolaan Daerah (SIPKD) adalah untuk membantu proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD dan untuk mencapai laporan keuangan yang valid. Efinance SIPKD adalah aplikasi yang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia. 1. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, pengimplementasian Software. 4. (SIPKD). 1. 12 Kota Padang SIPKD SIPKD SIPKD 23 03. SIPKD Barang Milik Daerah hadir sebagai solusi untuk permasalahan aset daerah yang dirancang dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam negeri No. DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH SKPD/UKPD PEMUNGUT BLUD. 1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Rustina Diketahui Oleh: Dekan Fakultas Ekonomi 11. Reformasi ini adalah tindak lanjut dari reformasi pengelolaan keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui paket undang-undang bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan. ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang belum terlaksana secara menyeluruh pada proses penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD). Penggunaan sistem yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi SIPKD oleh pengguna akhir atas kesadaran dan keinginannya sendiri. ). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti karena memberi kesempatan untuk menguji teori sistem informasi keperilakuan yang diperoleh selama dibangku perkuliahan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) masih belum berjalan. PENDAHULUAN. Hasil uji t menunjukkan nilai signifikan pada variabel efektivitas penerapan SIPKD adalah sebesar Sig. 2 Ruang Lingkup Objek Objek Penelitian ini adalah pada Pegawai Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab Tulang Bawang. 1. 3. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Untuk menunjang kebutuhan services tiap-tiap modul SIPKD, maka dibuat Aplikasi yang berfungsi untuk membantu penanganan permasalahan-permasalahan yang ada pada tiap-tiap daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. selanjutnya disingkat (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas impiementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel 24. Jum'at : 08:00-15:30. Lihat selengkapnyaSistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan. P3DN perlu senantiasa didorong dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. 2 Jenis Data Menurut SifatnyaSIPKD adalah dibandingkan Tahun 2006 dan Tahun 2007, pada Tahun 2012 dan Tahun 2013, Waktu Penyelesaian dan Waktu Penyampaian IKD relatif lebih cepat sekitar 1 (satu) - 2 (dua) bulan (lihat Tabel 1. SE. Variable Independent (X) atau variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya dan merupakan variabel yang menjadi sebab 17 03. Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dalam penyusunan Informasi Keuangan Daerah (IKD) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Kabupaten Lampung Utara dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable. Kepala SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) yang melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bertanggung jawab kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah.